DPRD Batang Hari Minta Pemkab Fasilitasi Kesehatan untuk Masyarakat Tidak Mampu

Batang Hari, Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari meminta masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS untuk difasilitasi berobat gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah, Senin (14/02/2022).

Pasalnya, anggota DPRD Batanghari kerap menerima keluhan terkait ketidakmampuan masyarakat miskin dalam membayar biaya perobatan.

Baca juga: Rachmat Gobel: Kisruh Minyak Goreng Negara Gagal Lindungi Masyarakat

Sebelumnya, Pemerintahan Kabupaten Batanghari pernah menganggarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS kesehatan.

Namun saat ini surat keterangan tidak mampu tersebut sudah tidak berlaku lagi ketika diajukan kepada pihak rumah sakit maupun puskesmas.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Komisi IV sudin Tegaskan Regulasi Perlu Dibenahi

Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin mengatakan, permasalahan ini cukup menjadi sorotan anggota DPRD.

Ia berharap pemerintah setempat kembali memberlakukan SKTM ini ataupun membuat program baru yang bersifat membantu masyarakat yang tak memiliki kartu BPJS.

Baca juga: Mustafa Kamal Prihatin dengan Kegagalan Indonesia dalam Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

Pernyataan ini diungkapkan oleh Anita Yasmin pada rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang I anggota DPRD Tahun 2022.

"Saat ini ada satu permasalahan yang cukup disorot oleh pimpinan dan para anggota dewan mengenai keluhan masyarakat kurang mampu yang ingin berobat, namun mereka tidak lagi dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu, " kata Anita Yasmin.

Baca juga: Ace Hasan: Pastikan Layanan Kesehatan Haji di Madinah Tersedia Optimal

Anita Yasmin meminta agar pemerintah Kabupaten Batanghari memecahkan permasalahan terkait biaya perobatan masyarakat kurang mampu tersebut.

"Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mencarikan solusi atau formula bagaimana masalah ini dapat Kita akomodir dari segi pengobatan untuk masyarakat yang kurang mampu, " ucap Anita.

Baca juga: Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

Ketua DPRD termuda se-Indonesia ini menjelaskan, permasalahan ini sudah menjadi kesepakatan bersama para anggota DPRD Kabupaten Batanghari.

"Masalah ini sudah menjadi usulan Kami bersama dalam rapat gabungan anggota DPRD, " pungkasnya.

(Red)